Badan Kehormatan – BK DPR RI melakukan langkah proaktif melakukan  pemeriksaan  terhadap  pihak-pihak yang terkait proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran senilai Rp.20 milyar untuk menjawab pertanyaan publik tentang dugaan penyimpangan yang mungkin terjadi. Setelah disahkannya revisi tata beracara, BK dapat segera mengambil inisiatif melakukan pemeriksaan terutama permasalahan yang mendapat sorotan publik, tidak hanya berdasarkan laporan masyarakat atau permintaan pimpinan DPR.

“BK bertugas menjaga kehormatan dan martabat DPR. Kita hari-hari ini bertubi-tubi ditampar oleh hal-hal nggak jelas,  jadi kita harus bertindak. Upaya kita bagaimana mendesain citra DPR menjadi baik. Dulu BK bekerja apabila ada laporan masyarakat, sekarang hasil revisi tata beracara sudah disepakati tanpa ada pengaduanpun kalau masalahnya sudah jadi sorotan publik kita bisa proaktif,” papar anggota Badan Kehormaan, Ali Maschan Moesa usai meminta keterangan Setjen DPR Nining Indra Saleh di Ruang Rapat BK, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/12).

Ia menambahkan tiga pihak yang terkait proyek renovasi ruang Banggar sudah dipanggil BK yaitu pimpinan BURT, Sekjen dan pimpinan Badan Anggaran. “Hanya saja pimpinan Banggar belum bisa hadir karena alasan ini itu, jadi kita akan kirimkan surat lagi untuk dijadwalkan pada pemeriksaan selanjutnya,” tambah guru besar IAIN Sunan Ampel ini.

Keterangan yang telah diperoleh dari pimpinan BURT dan Sekjen menurutnya pelaksanaan proyek renovasi sudah dilaksanakan secara prosedur yang benar. “Iya, dari prosedurnya mungkin tidak salah, yaitu Banggar minta ruangan, BURT  juga sudah OK, Sekjen menjalankan. Yang perlu dipertanyakan adalah asas kepatutan kemudian masalah equality . Badan dan komisi itu-kan podo wae tapi kok dianggarkan demikian, nanti yang lain juga minta begitu, gak panteslah. Asas kepatutan, termasuk nurani masyarakat patut dipertimbangkan,” jelasnya.

Pada bagian lain Ali Maschan menambahkan dari penjelasan yang diperoleh dalam pemeriksaan nilai rehab gedung sebesar Rp.2,9 milyar. “Angka 2,9 itu tidak mewah, yang menurut kita mahal itu pada tiga poin sound system, televisi layar lebar dan kursi impor yang harganya mencapat Rp.24 juta per-unit,” imbuhnya. Ia meminta segenap pihak menunggu audit yang saat ini dilakukan BPKP untuk memastikan ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek renovasi tersebut.

Ketua Badan Kehormatan, M. Prakosa menjelaskan proses pemeriksaan yang dilakukan baru memasuki tahapan penelusuran dugaan pelanggaran kepatutan yang dilakukan anggota. “Kita fokusnya menangani etika anggota DPR, sedangkan pemanggilan Sekjen hanya untuk memberikan keterangan,” tuturnya. Ia berharap proses pemeriksaan empat pimpinan Banggar tidak tertunda lagi sehingga BK dapat memasuki tahap selanjutnya apakah telah terjadi pelanggaran kode etik.

Usai menyampaikan keterangan, Sekjen DPR Nining Indra Saleh berkesempatan mengantarkan anggota BK untuk melihat langsung ruang Banggar yang direnovasi. Ketika ditanya wartawan tentang proses pemeriksaan yang dilakukan BK, ia menjawab singkat. “"Kita sudah sampaikan semuanya ke BK. BPKP juga sedang melakukan audit. Kita tunggu semuanya. Semua sudah dilakukan sesuai prosedur,” demikian Nining. (iky)